Komisi III DPR RI segera bentuk Panitia Kerja (Panja) penegakan hukum masalah pertanahan, perkebunan, dan kehutanan (PPK).

Ini ditegaskan Martin Hutabarat anggota Komisi III, Senin (19/12/2011) sesudah datang di Mesuji Sumatera Selatan.

Faiz Fajarudin reporter Suara Surabaya di Jakarta, melaporkan, Menurut Martin, kasus di Mesuji merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam mengurus tanah. Tanah yang harusnya untuk rakyat, justru diberikan ke perusahaan asing atau Malaysia.

Kalau masalah tanah ini dibiarkan terus, kata Martin, hanya akan jadi gunung es yang suatu saat akan jadi masalah besar.

Dia menjelaskan, pembentukan Panja pertanahan, perkebunan dan kehutanan diharapkan mampu membongkar seluruh persoalan yang terjadi di Mesuji dan beberapa tempat lainnya di Indonesia.

Menurut Martin, aksi kekerasan yang dialami masyarakat Mesuji dilatarbelakangi sengketa lahan. Dalam kasus ini diduga ada keterlibatan aparat di sana. Selain itu aparat juga melakukan pembiaran terjadinya sengketa lahan dalam waktu cukup lama.